FLORIDA, RMNEWS.ID-Pengacara Florida mengajukan tantangan untuk mendiskualifikasi Trump dari pemilu tahun 2024, dengan mengutip Amandemen ke-14. Seorang pengacara Florida menantang kemampuan mantan Presiden Trump untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 berdasarkan Amandemen ke-14 Konstitusi AS, mengutip serangan Capitol pada 6 Januari 2021.
Dikutip dari pemberitaan media online AS The Hill, menyebut Lawrence Caplan, seorang pengacara pajak di Palm Beach County, mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan federal pada hari Kamis, dengan menunjuk pada klausul dalam amandemen yang mengatakan bahwa mereka yang “terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan” terhadap pemerintah tidak dapat memegang jabatan.
Dalam berita tersebut, tantangan ini pertama kali dilaporkan oleh The Palm Beach Post.“Intinya di sini adalah bahwa Presiden Trump terlibat dalam pemberontakan dan juga memberikan bantuan dan kenyamanan kepada individu lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, dalam arti yang jelas dari istilah-istilah tersebut sebagaimana didefinisikan dalam Bagian Tiga Amandemen ke-14,” tulis Caplan. dalam pengarsipan. “Dengan asumsi bahwa catatan publik sampai saat ini akurat, dan kita tidak memiliki bukti yang sebaliknya, Trump tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, atau negara bagian lainnya di Uni Eropa.”
Menurut pemberitaan itu, tantangan Caplan adalah salah satu tantangan pertama yang mempertanyakan legalitas pencalonan Trump pada pemilu 2024, meskipun Trump juga menghadapi tuntutan pidana baik di tingkat negara bagian maupun federal atas tindakannya yang membatalkan hasil pemilu tahun 2020. Diberitakan, mantan presiden tersebut saat ini menjadi kandidat terdepan dalam pemilihan pendahuluan presiden Partai Republik.
Dalam sebuah wawancara dengan The Hill, Caplan mengatakan bahwa “seseorang harus memimpin” dalam menantang pencalonan Trump.“Ini adalah orang yang sangat menakutkan, dan jika dia menjadi presiden, saya pikir kita semua sedang menuju fasisme,” katanya.
“Tidak ada undang-undang yang mengatakan kita harus tetap menjadi negara demokrasi selamanya.” Dalam pengajuannya, Caplan menulis bahwa fakta-fakta dalam kasusnya “sangat sederhana”. Pada tahun 2016, Trump memenangkan pemilihan presiden, dan pada tahun 2020, dia kalah. Pada tanggal 6 Januari berikutnya, Trump mendorong kerumunan pendukungnya untuk berbaris ke Capitol, dengan mengatakan bahwa dia akan “ada di sana bersama mereka,” tulis Caplan.
“Seperti yang kita ketahui, massa berbaris menuju Capitol, memaksa masuk ke gedung Capitol, menggeledah area rotunda, bahkan menyerbu beberapa kantor perwakilan dan senator,” tulisnya. “Klausul diskualifikasi” Amandemen ke-14 ditulis dalam konteks Perang Saudara, yang dimaksudkan untuk melarang mereka yang bergabung dengan Konfederasi untuk bertugas di kantor negara bagian atau federal. Namun hal ini “secara teoritis masih berlaku” bagi mereka yang terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan melawan AS di masa depan, menurut Institut Informasi Hukum Universitas Cornell.
Caplan mengatakan kepada The Hill bahwa dia awalnya tidak percaya peran Trump dalam serangan Capitol dapat mendiskualifikasi dia untuk menjadi presiden lagi. Hal itu berubah ketika dia membaca analisis mantan Hakim Pengadilan Banding Sirkuit ke-4 J. Michael Luttig dan pakar hukum Harvard Laurence Tribe. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan minggu lalu di The Atlantic, Luttig, seorang konservatif, dan Tribe, seorang liberal, berpendapat bahwa upaya Trump untuk tetap berkuasa setelah kalah pada tahun 2020 “menempatkannya tepat dalam lingkup klausul diskualifikasi.
” Dakwaan dewan juri Trump dalam kasus Washington, D.C., kasus federal, dan kasus Georgia yang menyelidiki upaya-upaya tersebut menjadikan Trump didiskualifikasi secara otomatis, kata Caplan.Trump menyerah kepada pihak berwenang atas dakwaan di Georgia pada Kamis malam, dan menjadi mantan presiden AS pertama yang difoto. “Akal sehatnya adalah undang-undang mengatakan bahwa seseorang yang didakwa menyebabkan pemberontakan secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai pejabat federal,” kata Caplan kepada The Hill.
Apakah serangan terhadap Capitol bisa mencapai level pemberontakan berdasarkan undang-undang, merupakan pertanyaan yang masih hangat diperdebatkan baik di kalangan pakar hukum maupun politisi. Dalam pengajuannya, Caplan menulis bahwa “orang pasti dapat berargumentasi” bahwa klausul tersebut belum “diuji secara menyeluruh.” Namun dia menjawab bahwa hal tersebut hanya karena AS belum “menghadapi pemberontakan terhadap pemerintah federal seperti yang kita hadapi pada tanggal 6 Januari 2021.
” Caplan mengatakan kepada The Hill pada hari Jumat bahwa dia bukanlah “orang yang terlalu berpolitik.” Dia mengatakan pekerjaan pertamanya setelah lulus dari sekolah hukum adalah bekerja untuk Badan Keamanan Nasional – “sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya bukan seorang patriot” – dan bahwa dia telah memilih Partai Republik di masa lalu.“Hukum tetaplah hukum,” kata Caplan. “Kita lihat saja apakah hakim punya nyali untuk menaati hukum atau tidak.”***
(rm/sumber the hill)
