TANJUNGPINANG, RMNEWS.ID-Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Junaidi menjelaskan bahwa temuan BPK RI terkait Penanganan Kontrak Kritis pada Dua Paket Pekerjaan di Dinas Perhubungan yang disebut tidak memadai. Hal itu sudah ditindaklanjuti dan proyeknya sudah selesai, saat ini bangunannya sudah ditempati oleh Polairud.”Temuan itu sudah ditindaklanjuti dan saat ini pembangunan Kantor Polairud Kota Tanjungpinang sudah ditempati, terkait proyek itu sudah tidak ada masalah lagi,”kata Junaidi kepada media ini ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Minggu (4/8/2024) malam.
Lebih lanjut Junaidi menjelaskan, demikian juga pengadaan dan pemasangan ponton Dermaga Apung High Density Polyethylene (HDPE) Pelabuhan Bandara Tambelan, proyek itu juga sudah selesai dan tidak ada masalah.”Meski Pelabuhan Bandara Tambelan itu cukup jauh dari Tanjungpinang dan ombak lautnya juga cukup besar, tapi proyek itu bisa kita selesaikan dan dermaga tersebut sudah dimanfaatkan satu tahun yang lalu tepatnya 23 Februari 2023,”ujar Junaidi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Junaidi (Tengah). (Foto/Dishub Kepri).
Dikatakan Junaidi, Tambelan pulau terluar Kepri yang berbatsan dengan Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan sarana untuk meningkatkan konektivitas antar pulau yang memadai, dan memperlancar arus barang serta orang guna meningkatan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.”jelas Junaidi.
Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan geografis terdiri dari 96 persen lautan sangat dibutuhkan infrastruktur berupa dermaga yang layak. Sebab selama ini yang menjadi penghambat kelancaran arus barang dan orang antar pulau atau wilayah di Kepri disebabkan keterbatasan infrastruktur dermaga
Kepala Dinas Perhubungan kepri Junaidi poto bersama staf. (Foto/Dishub).
Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, dimana warga yang bermukin di sejumlah pulau, khususnya di daerah terluar, masih merasakan kesulitan untuk bersandar atau naik ke dermaga karena umumnya darma yang ada di pulau pulau boleh dikatakan masih darmaga darurat sehingga jika datang pasang surut air laut warga kesulitan untuk naik dan turun.
Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepri memprioritaskan pembangunan sejumlah dermaga yang layak di daerah terluar berupa dermaga apung berbahan hight density poly ethlene/HDPE guna memperlancar aksesibilitas, memudahkan bagi kapal untuk bersandar. Hal ini dikatakan Gubenur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad SE MM dalam setiap kesempatan. Menurut Ansar, dermaga apung HDPE merupakan inovasi terbaru yang memiliki ketahanan cukup lama, dengan usia pakai hingga di atas 40 tahun, juga diyakini ramah lingkungan (green technology).
Pembangunan Kantor Polairud Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan Dishub Kepri. (Foto/Dishub).
Selain itu, lanjut Ansar, dermaga apung HDPE yang fleksibel karena permukaannya tetap sama, menyesuaikan kondisi pasang surut air laut.”Kita berharap dermaga apung HDPE ini akan menjawab tantangan terbesar dalam membangun sistem konektivitas di Provinsi Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
Dikatakan Gubernur Ansar Ahmad, Pemprov Kepri sudah membangun enam diantaranya darmaga ponton Bandara Tambelan Bintan, dermaga apung HDPE di Sedanau Natuna, Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan, Tanjungbuton Daik, Pulau Penyengat Tanjungpinang, dan di Tarempa Anambas.”Pembangunan dermaga apung HDPE ini tentunya menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kepri dalam memperkuat sistem konektivitas,” tambah Gubernur Ansar.
Kepala Dinas Perhubungan kepri Junaidi poto bersama staf. (Foto/Dishub).
Pemerintah Provinsi Kepri dikatakan Ansar berupaya terus berkomitmen untuk memperbanyak dermaga apung HDPE.”Akan terus kita wujudkan agar akses orang dan barang menjadi lancar, dengan harapan perekonomian Kepri akan meningkat,” sebut Gubernur Ansar.
Lancarnya aksesibilitas yang menghubungkan setiap wilayah di Kepri dan ke luar daerah disebut Ansar tentunya akan meningkatkan sektor perdagangan, pariwisata, perikanan, serta sektor-sektor terkait yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.***
Redaksi : Mawardi.
