Jakarta (ANTARA) – Program sekolah swasta gratis memang dapat meringankan beban bagi mereka yang tidak dapat ke sekolah negeri karena alasan tertentu. Seperti daerah yang terlalu jauh, kuota penuh, dan sebagainya. Kini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sedang membahas terkait hal ini.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengatakan, program ini merupakan terobosan supaya warga Jakarta tenang karena anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan sekaligus solusi atas masalah bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Kami capek karena ada aduan ijazah yang ditahan. KJP yang bermasalah. Ini dari seluruh Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang dan tidak ada lagi hiruk pikuk persoalan KJP,” ucap anggota Komisi E DPRD DKI Muhammad Thamrin di Jakarta, dkutip dari Antara, Jumat (23/8/2024)
Adapun KJP otomatis akan dihapuskan saat program sekolah swasta dimulai pada tahun 2025 dan dana KJP pun akan dialihkan ke program tersebut.
Lalu, program sekolah gratis ini menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan SMK.
Anggota Komisi E DPRD lainnya, Abdul Aziz mengatakan, pembahasan tentang program sekolah swasta gratis tetap harus dilanjutkan oleh anggota Dewan tahun 2024-2029.
“Ini tidak selesai sampai di sini. Ini harus berkelanjutan. Dilanjutkan oleh anggota dewan tahun 2024-2029 agar bisa terealisasi di tahun 2024-2029 secara bertahap,” sambung dia.
Terkait program tersebut, Komisi E DPRD DKI merekomendasikan sejumlah hal antara lain agar pihak eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan tahun anggaran 2025.
Selain itu, Komisi E juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
Rekomendasi lainnya, yaitu mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis.
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI diminta bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis.
Terakhir, eksekutif direkomendasikan agar mempersiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis.
Editor: Andika
Sumber: Antara
