KENDARI, RMNEWS.ID – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara (Sultra) memusnahkan puluhan kilogram benih padi dan sawit ilegal. Pemusnahan tersebut dilakukan karena benih-benih tersebut adalah barang selundupan dari Aceh dan Medan ke Sumatra Utara (Sumut).
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sultra A. Azhar saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa benih yang dimusnahkan tersebut masing-masing terdiri dari 20 kilogram benih padi dan 10 kilogram benih sawit, yang dikirim dari daerah asal dengan tujuan Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dengan dokumen.
“Benih padi dan sawit ini dilalulintaskan dari Pulau Sumatra masuk ke Kota Kendari melalui Kantor Pos, di mana tidak dilengkapi sertifikat keterangan asal dari Sumatra Utara dan Banda Aceh,” kata A. Azhar, dilansir dari Antara, Selasa (8/10/2024).
Dia menyebutkan bahwa hal tersebut tidak menaati ketentuan aturan Karantina Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 menyatakan setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa berupa tumbuhan dan produk tumbuhan, hewan dan produk hewan, ikan dan produk ikan harus melengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal.
“Serta, harus melaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina, dan melalui tempat pemasukan ataupun pengeluaran yang ditetapkan, seperti di pelabuhan, bandara, atau kantor pos, itu semua sudah ditetapkan,” ujarnya.
A. Azhar mengungkapkan bahwa puluhan kilogram benih padi dan sawit ilegal tersebut rencananya akan dikirim oleh pelaku dengan tujuan pengiriman daerah Kabupaten Bombana serta Kota Kendari dan sekitarnya.
“Ini kan tidak dilengkapi sertifikat, khawatirnya terdapat penyakit dan ketika kita tanam di sekitar wilayah Sulawesi Tenggara, penyakit itu akan menyebar,” ungkap A. Azhar.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Karantina Aceh dan Karantina Sumatra Utara, untuk mengungkap serta menangkap pengirim benih padi dan sawit tanpa dokumen tersebut.
“Untuk sementara masih proses penyelidikan, sudah kami kantongi identitas pengirim, kami sudah kumpul bahan keterangan di Kota Kendari, Medan, dan Aceh,” jelasnya.
A. Azhar menambahkan bahwa pengiriman benih padi dan sawit tanpa dilengkapi dokumen tersebut melanggar Pasal 88 Undang-Undang 21 2019 dengan ancaman pidana penjara selama dua tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Editor: Andika
Sumber: Antara
