TANJUNGPINANG, RMNEWS.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis, 20 Februari 2025 pagi.
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja APBN dan APBD, transparansi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap dapat mengancam kebebasan akademik.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bahktiar, MA, yang menyatakan apresiasinya terhadap semangat dari para mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Ia berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
“Kami di DPRD Kepri akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kami memahami kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap sektor pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyuarakan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi,” jelas H. Bahktiar, dilansir dari Batamnews.
Selain H. Bahktiar, hadir pula sejumlah anggota DPRD Kepri lainnya, di antaranya Hanafi Ekra, Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, serta Sekretaris Komisi IV, Boby Jayanto.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat. Para mahasiswa berharap pemerintah untuk segera merespons tuntutan mereka demi terciptanya kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkeadilan.
Aksi ini menjadi wujud nyata protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Editor : Adhya
Sumber : Batamnews
