SURABAYA, RMNEWS.ID- Dittipidter Bareskrim Polri mengungkap praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Penambangan tersebut berlangsung selama sembilan tahun (2016–2025) di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.
Polisi menangkap tiga tersangka dan mengamankan 351 kontainer berisi batu bara. Sekitar 248 kontainer disita di Depo Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Sedangkan 103 kontainer masih dalam proses pemeriksaan dokumen di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan. Akibat praktik penambangan ilegal ini, negara diduga merugi hingga Rp5,7 triliun.
Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan batu bara mencurigakan di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan.
Aktivitas tersebut berlangsung pada pertengahan Juni lalu.
Ratusan kontainer berisi ribuan karung batu bara itu akan dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Setelah dilakukan penyelidikan intensif, terungkap bahwa batu bara tersebut berasal dari penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto, kawasan konservasi IKN. Modusnya, para pelaku mengemas batubara dalam karung dan kontainer.
“Lalu memalsukan dokumen seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi,” papar Nunung saat konferensi pers di Blok Depo Kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (17/07/2025), dikutip dari Antara.
Penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dari berbagai stakeholder dan mengamankan sejumlah dokumen. Hasil penyelidikan mengarah pada tiga orang tersangka. Mereka adalah YH dan CH, yang sudah ditahan sejak 14 Juli 2025 di Rutan Bareskrim Polri, serta tersangka MH yang akan segera dipanggil.
Tersangka YH berperan menjual batu bara. Tersangka CH membantu YH menjual batubara. Sedangkan tersangka MH membeli dan menjual batu bara.
“Proses penyidikan akan terus berlanjut dengan pengembangan ke sejumlah pihak, termasuk perusahaan yang memberi dokumen IUP untuk pengiriman batubara,” ujar Nunung.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar.**
Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: Antara
