Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran terhadap Akuntan Publik J. Anwar Hasan. Keputusan ini, yang diumumkan secara resmi melalui situs OJK pada tanggal 10 Februari 2026, tertuang dalam surat bernomor SR-3/PD.11/2026 tertanggal 28 Januari 2025.

Detail Sanksi dan Periode Pembekuan

Menurut Plh Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa OJK, Yusman, sanksi pembekuan pendaftaran ini berlaku selama satu tahun penuh. Periode satu tahun tersebut terhitung sejak tanggal penetapan surat sanksi, yaitu 28 Januari 2026. Selama masa pembekuan ini, Akuntan Publik J. Anwar Hasan tidak diperkenankan untuk memberikan jasa audit kepada entitas mana pun yang berada di bawah pengawasan OJK.

Alamat Akuntan Publik J. Anwar Hasan tercatat berada di Graha 415 Lantai Mezzanine, RT 4/ RW 6, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lokasi ini menjadi pusat operasional yang kini terhenti sementara akibat sanksi yang dijatuhkan.

Alasan di Balik Sanksi Administratif

OJK merinci bahwa pengenaan sanksi administratif ini didasari oleh ketidakpatuhan Akuntan Publik J. Anwar Hasan terhadap beberapa ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini secara spesifik merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Salah satu poin utama ketidakpatuhan adalah yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c POJK tersebut. Akuntan Publik J. Anwar Hasan dinilai belum sepenuhnya menerapkan standar profesional akuntan publik dalam setiap pelaksanaan pemberian jasa auditnya, khususnya di sektor jasa keuangan. Penerapan standar profesional yang komprehensif merupakan fondasi utama untuk memastikan kualitas dan integritas laporan audit.

Selain itu, pelanggaran lain teridentifikasi pada Pasal 21 ayat (1) huruf e dari POJK yang sama. Dalam hal ini, Akuntan Publik J. Anwar Hasan belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian setiap transaksi yang dilakukan oleh klien dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini krusial ketika memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, di mana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan regulasi.

Implikasi dari Pembekuan Pendaftaran

Dengan diberlakukannya sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran, seluruh Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas nama Akuntan Publik J. Anwar Hasan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu. Implikasi paling langsung dari status ini adalah larangan untuk memberikan jasa kepada entitas yang diawasi oleh OJK. Hal ini mencakup berbagai jenis lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Penyaluran Jasa Audit yang Sudah Terikat Kontrak

OJK juga memberikan panduan mengenai penanganan jasa audit yang telah terikat kontrak sebelum sanksi ini diberlakukan. Dalam situasi di mana perikatan jasa audit telah terjadi, OJK menginstruksikan agar perikatan tersebut dapat dialihkan kepada akuntan publik lain yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023. Mekanisme pengalihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses audit tetap berjalan lancar tanpa mengganggu operasional entitas yang diaudit, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi.

Langkah OJK ini menunjukkan komitmen regulator dalam menjaga integritas dan kredibilitas sektor jasa keuangan melalui pengawasan yang ketat terhadap para profesional pendukungnya, termasuk akuntan publik. Penegakan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para akuntan publik terhadap standar profesional dan regulasi yang berlaku, demi terciptanya iklim bisnis yang sehat dan terpercaya di Indonesia.