LANGKAT, RMNEWS.ID-Memasuki dua tahun masa jabatan T. Syaiful Anhar sebagai Kepala Desa (Kades) Secanggang, merasa tertekan berbagai persoalan internal dan dinamika pemerintahan desa.
Persoalan internal ini sehingga masih menjadi sorotan masyarakat, warga menilai, polemik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan program pembangunan desa, tetapi juga menyangkut janji politik pada masa kepemimpinan H. Syah Afandin saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat beberapa tahun lalu.
Seorang tokoh masyarakat Desa Secanggang, warga Dusun Kota Lama II yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa sejak proses Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kades tahun 2023, situasi pemerintahan desa sudah diwarnai ketegangan.
“Pada saat proses pencalonan hingga pelaksanaan PAW, posisi Camat Secanggang saat itu juga merangkap sebagai Plt Kades. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa sebagian pihak di tingkat kecamatan dan perangkat desa tidak menginginkan terlaksananya PAW Kades saat itu. Hal ini kemudian berdampak pada dinamika pemerintahan desa pasca terpilihnya T. Syaiful Anhar.
Dari pengamatan kami, seolah ada dua pihak yang mengendalikan aparatur desa saat ini. Satu di bawah kepemimpinan Kades definitif hasil PAW, dan satu lagi berasal dari oknum pejabat sebelumnya,” tambahnya.
Persoalan terbaru mencuat terkait pengadaan lokasi untuk program KDMP (Kawasan Desa Mandiri Pangan) di Secanggang. Di satu sisi, Kades disebut mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti di Jakarta. Namun di sisi lain, terdapat arahan berbeda dari pihak lain kepada perangkat desa untuk mencari lokasi alternatif.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat aparatur desa serta memperlambat proses pelaksanaan program.
Tokoh masyarakat tersebut pun meminta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Langkat agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat terkait di Kecamatan Secanggang.”
Kami berharap Bupati Langkat dapat mengevaluasi pejabat yang bersangkutan. Sudah cukup lama menjabat di Kecamatan Secanggang, mungkin sudah saatnya dipromosikan ke tempat lain demi menjaga kondusivitas pemerintahan desa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Secanggang maupun Pemerintah Kabupaten Langkat terkait persoalan tersebut.*
Laporan : Sofyan wartawan rmnews.id Langkat.
