BATAM, RMNEWS.ID-Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kepri menyidangkan Iman Sutiawan yang bergaya hidup mewah alias hedon, di tengah himpitan ekonomi masyarakat yang semakin sulit.
Iman Sutiawan sebagai Ketua DPRD Kepri telah berkendara menggunakan motor besar (Moge) tanpa mematuhi peraturan lalu lintas. Diketahui Iman tidak memiliki SIM C2 untuk ijin mengendarai motor di atas 300 CC, bahkan saat berkendara tidak menggunakan helm.
“Gaya hidup itu tidak mencerminkan kepribadian sebagai wakil rakyat, apalagi di tengah himpitan ekonomi yang sulit. Harusnya BK DPRD Provinsi Kepri memanggil dan menyidangkan kasus tersebut,” kata Cak Ta’in kepada media Kamis (28/5/2026).
Menurut Cak Ta’in, BK DPRD harusnya tidak perlu menunggu desakan atau laporan dari masyarakat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dewan.
Pelanggaran yang dilakukan dilakukan secara nyata terjadi bahkan sempat viral di berbagai media. “Harusnya BK bersikap proaktif, jangan kerja nunggu didesak-desak masyarakat,” ujarnya.
Cak Ta’in menegaskan pihaknya melihat dalam sepekan ke depan, jika BK DPRD Provinsi Kepri belum memeriksa Iman Sutiawan maka akan melaporkan secara resmi. Sebagai ketua DPRD seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Kita lihat seminggu ke depan, kalau BK belum ada tanda-tanda memeriksa Iman Sutiawan, kita akan melaporkan secara resmi. Data sudah siap kok, tinggal menyelesaikan narasinya,” tegasnya.
Ketua DPRD Kepri itu belakangan diketahui rajin melakukan kegiatan sosial di masyarakat, termasuk memberikan bantuan sembako atau sosial lainnya.
“Pemberian sembako dan bantuan sosial itu menunjukkan masyarakat kita sulit, tapi di sisi lain ketua bergaya hidup mewah. Kan bertolak belakang jadinya,” urai Cak Ta’in.
Lebih lanjut mantan dosen Unrika Batam itu mempertanyakan sumber kekayaan Ketua DPRD Provinsi Kepri itu yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Apalagi yang bersangkutan dikenal bukan sebagai pengusaha, tapi politisi murni.
Sehingga ketika terjadi lonjakan kekayaan tentu perlu dipertanyakan asal-usul nya. “Nanti kita lihat LHKPN nya pertahunnya seperti apa yang dilaporkan kepada KPK!” ucapnya.
Iman Sutiawan sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepri 2024-2029 sekaligus Ketua DPW Partai Gerindra Kepri kabarnya juga sudah mendapat teguran keras dari Majelis Kehormatan Partai.
“Itu saja tidak cukup, BK harus bertindak dan memutuskan secepatnya. Apakah ada pelanggaran etik dewan secara serius atau tidak,” tandasny
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan belum berhasil di Konfirmasi terkait kasus tersebut.*
(rm/red).
