JAKARTA, RMNEWS.ID- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) untuk memperluas akses kerja yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pemberdayaan perempuan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.
“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.
Selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan. Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.
Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja. Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.
Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat. Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.
“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningka tan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya.***
Redaksi : Mawardi.
Sumber : Rilis Biro Humas Kemnaker
