TANJUNGPINANG, RMNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.
DPRD Kepri menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus disusun bersama dengan Pemprov Kepri untuk menghindari keputusan sepihak yang bisa merugikan masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Haji Bahktiar, Lc, MA, menyatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran menjadi fokus utama sesuai Inpres, pemotongan atau pengalihan anggaran harus dipertimbangkan dengan matang dan dikomunikasikan dengan baik kepada Pemprov Kepri.
“Kami siap mendukung program efisiensi anggaran, tetapi kami berharap Pemprov Kepri tidak mengambil langkah-langkah sepihak yang bisa berdampak buruk bagi kebutuhan masyarakat seperti adanya wacana Pemprov Kepri memutuskan sepihak akan memotong dana pokir dewan, ini tidak boleh diputuskan dulu tapi harus duduk bersama,” ucap Haji Bahktiar, dilansir dari Batamnews.
Ketua DPW PKS Kepri ini juga menyoroti bahwa pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang harus diperjuangkan demi kepentingan rakyat.
“Kami ingin agar Pemprov Kepri tidak hanya fokus pada penghematan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Haji Bahktiar.
Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran.
DPRD Kepri menegaskan pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan solusi terbaik untuk efisiensi anggaran. Hal ini bertujuan agar pemangkasan anggaran tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Selain itu, DPRD Kepri mendorong Pemprov Kepri untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dalam kebijakan anggaran, mengingat setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga keberlanjutan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutup Haji Bahktiar.
Dengan demikian, DPRD Kepri menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terarah, adil, dan melibatkan semua pihak, agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah.
Editor : Adhya
Sumber : Batamnews
