BATAM, RMNEWS.ID-Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang semakin sehat, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah dan insan pers.
Menurutnya, hubungan yang baik dengan media merupakan bagian penting dalam memastikan informasi mengenai pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh.
Hal tersebut sejalan dengan semangat yang terus didorong Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pemimpin redaksi serta insan media di Batam.
Ariastuty mengatakan, silaturahmi tidak semata-mata berbicara mengenai pemberitaan, tetapi menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, memahami tantangan masing-masing di era digital, sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka.
Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa upaya Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, membangun silaturahmi dengan insan pers merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi antara pemerintah dan media.
Menurut Ariastuty, hubungan yang semakin dekat dan terbuka akan memberikan ruang bagi pemerintah maupun media untuk saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memahami persoalan dari perspektif masing-masing.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami.” Ungkap Tuty.
Ariastuty mengatakan, pemerintah sangat menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kritik, menurutnya, merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Namun, ia berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.” Kata Tuty.
Menurut Ariastuty, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai kepada media. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan insan pers menjadi penting agar berbagai informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan Batam dapat disampaikan secara lebih lengkap.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi.” Katanya.
Ia menilai, silaturahmi yang ingin dibangun Li Claudia dengan media merupakan kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih cair. Media tidak hanya hadir ketika terdapat persoalan, sementara pemerintah tidak hanya berkomunikasi ketika membutuhkan publikasi.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama.” Lanjut Tuty.
Ariastuty menegaskan, kemitraan dengan media tidak berarti pemerintah mengharapkan pemberitaan yang selalu positif. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan media yang tetap independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah.” Pungkas Tuty.
Bagi Ariastuty, tujuan akhirnya bukan sekadar membangun hubungan baik antara pemerintah dan media, tetapi menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, di mana kritik dapat disampaikan secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, dan masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari komunikasi yang berkualitas.***
(rm/ril humas).
