JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2027 menjadi Rp325 triliun. Angka tersebut meningkat Rp30 triliun dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp295 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Terkait dengan target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun, jadi KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun,” ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11).
Selain KUR reguler, pemerintah juga menetapkan sejumlah target pembiayaan lainnya. Di antaranya Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,4 triliun, kredit investasi produksi industri padat karya Rp600 miliar, serta pembiayaan perumahan Rp30 triliun.
Airlangga menyebutkan, target pembiayaan perumahan tersebut masih berpeluang ditingkatkan pada semester II 2027.
Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan melalui KPPS yang menyasar perempuan prasejahtera dengan target Rp30 triliun. Selain memperluas pembiayaan bagi UMKM, pemerintah turut menyoroti penyaluran kredit untuk kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan dapat lebih optimal.
Airlangga mengatakan, pemerintah juga membahas peluang penyaluran KUR untuk sektor kekayaan intelektual atau intellectual property, termasuk kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI).
“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk intellectual property, kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya, dan selanjutnya tentu terkait dengan sistem,” ungkapnya.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah turut menyiapkan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).Relaksasi diberikan melalui restrukturisasi kredit untuk memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana.
Airlangga menjelaskan, restrukturisasi kredit dapat dilakukan hingga tiga tahun dengan dukungan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain restrukturisasi, pemerintah juga memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak di NTT.***
(rm/red)
