JAKARTA, RMNEWS.ID-Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara masih terus berlanjut.
Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan peyidikan, dimana dalam pengembangan penyidikan KPK menggeledah enam lokasi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.
KPK melakukan penggeledahan selama dua hari yaitu hari Senin hingga Selasa (9-10/11/2026). KPK mendatangi enam lokasi terdiri dari dua kantor dan empat rumah milik sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti tambahan dalam perkara tersebut.
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11/2026), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan di gedung KPK, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, dua kantor yang digeledah merupakan kantor satuan kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumatera Utara.
Sementara empat lokasi lainnya merupakan rumah milik sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut. Lokasi itu meliputi dua rumah kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” jelas Budi.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara yang sebelumnya menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru. Penetapan dilakukan setelah penyidik memperoleh tambahan alat bukti.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan, delapan tersangka tersebut ditetapkan pada 30 September 2026.
“Setelah ditemukannya kecukupan alat bukti baru, pada tanggal 30 September 2026, KPK kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka,” ujar Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10).
Delapan tersangka tersebut merupakan pejabat dan pihak yang memiliki jabatan dalam pelaksanaan proyek di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Mereka yakni Stanley Cicero Haggard Taupattinaja, Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian, Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut; serta Faisal dan Heri Handoko yang masing-masing menjabat sebagai PPK 1.1 dan PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Selanjutnya, T Rahmansyah Putra selaku Kasatker PJN Wilayah II Sumatera Utara; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut; serta Dicky Erlangga yang menjabat Kasatker PJN I Sumatera Utara.
Dari delapan tersangka tersebut, KPK telah menahan tujuh orang di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Sementara Dicky Erlangga belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KPK masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan dalam rangkaian penggeledahan.***
(rm/net).
