RMNEWS.ID – Gubernur di seluruh Indonesia harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan melalui surat tertanggal 16 November, dengan meminta kepala daerah memakai data kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan sebagai bahan penentuan upah. Ketentuan itu menjadi bagian dari persiapan pemberlakuan upah minimum baru pada 1 Januari 2027.
Pedoman tersebut menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan mengarahkan gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan. Yassierli menyatakan keputusan tidak semestinya bertumpu pada satu indikator, melainkan perlu menggambarkan keadaan ekonomi dan pasar kerja setiap daerah. “Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam keterangan Kemnaker pada 18 November 2026.
Untuk wilayah yang telah mempunyai UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, nilai tahun berikutnya dihitung memakai formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Aturan itu merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penghitungan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan nilai alfa, dengan rentang alfa yang ditetapkan pemerintah sebesar 0,50 hingga 1.
Nilai alfa menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dewan Pengupahan Provinsi menentukan alfa untuk penghitungan UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukannya untuk UMK; keduanya perlu menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan setempat. Data KHL yang digunakan adalah data 2026 dari Badan Pusat Statistik, dengan angka provinsi sebagai dasar UMP dan data kabupaten/kota untuk UMK.
Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat ditetapkan jika persyaratannya terpenuhi. Upah sektoral ditentukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan dan ditujukan bagi sektor unggulan yang memiliki ciri, keahlian, atau risiko kerja berbeda, tuntutan pekerjaan lebih berat, maupun kebutuhan spesialisasi. Batas penetapan UMK adalah 25 November 2026, sedangkan UMSP dan UMSK harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK masing-masing.
Yassierli meminta gubernur mengikuti pedoman dan jadwal tersebut serta melibatkan Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing agar penetapan berjalan sesuai ketentuan. Seluruh jenis upah minimum yang ditetapkan, termasuk UMP, UMK, UMSP, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Untuk usaha mikro dan kecil, upah ditentukan melalui kesepakatan pemberi kerja dengan pekerja atau buruh, dengan batas terendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.


