BINJAI, RMNEWS.ID-Merebaknya informasi bahwa Kas Pemko Binjai sa’at ini kosong menjadi perhatian dan ‘ gonjang-ganjing ‘ di tengah-tengah masyarakat, apalagi akibat Kas koson Pemko tersebut terkait pencairan berbagai kegiatan di lingkungan Pemko menjadi terkendala bahkan disinyalir menjadi masalah, sehingga perlu menjadi perhatian Aparat Hukum untuk melakukan pengusutan serius sebagai penyebabnya.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua LSM ENPRO Sumut Drs.M.Wahyu Pranata ketika diminta tanggapannya oleh Wartawan RMNews.Id, Sabtu ( 11/02/2023 ). Termasuk disinggung, adanya informasi yang menyebutkan, akibat Kas Pemko kosong, pembayaran terhadap dana proyek untuk TA 2022 lalu belum terbayarkan kepada pihak Rekanan ( Kontraktor ) yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, termasuk di Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) kota Binjai, ujarnya.
Beberapa pihak Rekanan ( Kontraktor ) yang dikonfirmasi, membenarkan pihaknya sudah selesai mengerjakan proyek termasuk di Dinas Perkim, namun sampai sa’at ini dananya belum dicairkan oleh pihak terkait sehingga mereka menjadi heran dan kecewa. Seharusnya dana untuk pembayaran bagi pekerjaan para Rekanan ini sudah tersedia di Bank terkait, ujar sumber.
Melihat hal ini, menurut Drs. M. Wahyu Pranata, pihaknya merasa heran dan bertanya mengapa hal ini bisa terjadi ? sehingga perlu menjadi perhatian serius Walikota Binjai H. Amir Hamzah dan jajaranya untuk menyikapi masalah ini. Apalagi juga sampai sa’at ini dana TPP para Pegawai juga belum cair, padahal sebelum-sebelumnya dana tersebut sudah cair sejak awal bulan, ujar seorang ASN yang bertugas di lingkungan Pemko Binjai dengan nada heran. Sedangkan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemko Binjai belum berhasil dikonfirmasi, demikian juga dengan Walikota Binjai H.Amir Hamzah, belum berhasil dikonfirmasi.
Laporan : Supriadi MY/Putra Bangun Wartawan RMNews.Id Korwil Sumatera Utara.
