MEDAN, RMNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang batal mengangkat ribuan tenaga honorer di lingkungannya melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Pemerintah menyebut kemampuan keuangan terbatas menjadi alasan utama.
Padahal Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Pemkab Deli Serdang terkait pengajuan kebutuhan PPPK tahun 2024 sebanyak 1.666 orang beberapa waktu lalu.
“Kendalanya adalah tentang keuangan karena itukan jadi beban daerah. Harus kita pertimbangkan matang-matang karena belanja pegawai di Deli Serdang ini sekarang juga sudah 39 persen (dari APBD),” ujar Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, Senin (4/11/2024).
Wiriya menjelaskan karena diawal sudah ada angka yang disetujui oleh Pemerintah Pusat terkait usulan permohonan PPPK ini makanya saat ini kondisinya tidak bisa untuk dikurangi jumlahnya.
Ia mengakui kalau sebenarnya masih memungkinkan dari segi kemampuan keuangan apabila yang dibutuhkan jumlahnya dikurangi.
“Kalau segitu (contoh hanya 100 orang) itu yang tidak bisa diterima oleh Kemenpan RB. Apa yang sudah diajukan itu harusnya (harus 1.666). Kabupaten Kota lain ada yang sudah (buka seleksi PPPK) ada juga yang tidak. Inilah yang telat (kalau jumlah mau dikurangi),” tutur Wiriya.
Disisi lain, peluang untuk pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Deli Serdang menjadi PPPK disebut akan dikaji lagi di tahun 2025.
Saat ini, Wiriya optimis bahwa kebutuhan PNS di Kabupaten Deli Serdang masih cukup.
Dirinya juga menegaskan sesuai ketentuan jika ada pelayanan yang sifatnya tidak mungkin dikerjakan oleh PNS, pihaknya masih bisa bekerjasama dengan pihak outsourcing.
Saat ini penyelesaian yang dibuat oleh Pemkab adalah bagaimana supaya tenaga kerja honorer ini tidak hilang pekerjaannya dan tetap bisa bekerja.
Kendati demikian, beberapa tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Deli Serdang mengaku kecewa setelah mengetahui berita Pemkab Deli Serdang batal mengangkat ribuan tenaga honorer di lingkungannya melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
Beberapa di antaranya menganggap kalau Pj Bupati Deli Serdang, Wirinya Alrahman tidak berpihak ke mereka.
Sebab pada saat masih di zaman mantan Bupati Deli Serdang, M Ali Yusuf Siregar awal memimpin awal tahun sudah ada usulan kepada Pemerintah Pusat dan telah disetujui jumlahnya.
Para honorer menyebut banyak diantara mereka saat ini khususnya yang usianya di bawah 35 tahun mengurungkan niat untuk ikut diseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini karena sempat dikabarkan akan ada seleksi PPPK pada tahun ini dan memilih untuk menunggu. Sebab untuk penggunaan akun SSCASN hanya bisa sekali digunakan untuk satu tahun.
Meski ada tenaga honorer yang mengaku sudah punya persiapan khusus untuk menghadapi seleksi dengan belajar namun ada juga diantara mereka yang memang selama ini tidak punya persiapan apapun. Mereka berharap agar kedepan Bupati bisa benar-benar mempertimbangkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dianggap belum tentu beban kerja yang dihadapi tenaga honorer lebih ringan dari pada yang ASN selama ini.
“Kami anak honorer inikan rata-rata 2,7 juta gajinya sebulan. Itupun kena potong BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan lagi. Yang masih lajang ya mungkin cukup tapi kalau yang sudah nikah ini taulah cemana (masih kurang). Mudah-mudahan lah nanti siapa yang jadi Bupati di 2025 nanti bisa dibuat seleksi PPPK lebih banyak lagi,” keluh salah satu tenaga kerja honorer.
Diberitakan sebelumnya, tuntutan agar dibuka seleksi PPPK beberapa waktu lalu disuarakan oleh para guru honorer. Mereka sempat melakukan aksi damai ke kantor Bupati dan meminta agar tahun ini dibuka formasinya.
Disebut saat itu masih banyak guru yang gajinya di bawah 500 ribu per bulan. Mereka juga meminta agar ada dibuka formasi untuk guru agama sebab selama ini formasinya tidak pernah dibuka.
Pada saat aksi unjukrasa ini, Pj Sekda Deli Serdang, Citra Efendy Capah dan Kadis Pendidikan Deli Serdang, Yudi Hilmawan serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abduh Rajali Siregar sempat menenangkan para guru dengan mengatakan kalau tidak ada halangan pengumuman seleksi akan dibuka pada 1 November 2024. Saat itu massa pun sempat lega dan tenang.
Namun, mereka juga menegaskan bakal melakukan aksi serupa di Kantor Bupati apabila apa yang disampaikan oleh Pemerintah Kota tidak terbukti.
Editor: Andika
Laporan: Supriyadi MY Wartawan rmnews.id Korwil Sumut
