STABAT, RAKYAT MEDIA-Untuk mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel melalui penyelarasan Peta Proses Bisnis (PROBIS) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, saat membuka kegiatan Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sesuai Peta Proses Bisnis (PROBIS) Perangkat Daerah untuk Implementasi Pelayanan Publik yang Prima serta Ketaatan Ketatalaksanaan, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (9/11/2026).
Dalam kata sambutannya, Tiorita berharap seluruh perangkat daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian dokumen PROBIS dan SOP, tetapi juga memastikan hasil penyusunannya diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, PROBIS dan SOP harus mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kerja aparatur, sehingga setiap urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, sistematis, dan sesuai ketentuan.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur sebagai salah satu kunci membangun organisasi pemerintahan yang efektif. Melalui penerapan PROBIS dan SOP secara konsisten, pembagian tanggung jawab antarbagian akan semakin jelas, koordinasi semakin kuat, serta potensi tumpang tindih pekerjaan dapat diminimalkan.
Tiorita berharap kegiatan tersebut menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan alur kerja yang jelas serta prosedur yang terstandar, aparatur diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih pasti, mudah, dan berkualitas.
Ia menegaskan, pembenahan tata kelola pemerintahan tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memastikan setiap program dan pelayanan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat.
Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Langkat, Benny Sukmaria Ginting, S.Kom., M.AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mewujudkan keselarasan antara Peta Proses Bisnis dengan SOP pada seluruh perangkat daerah, sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tata cara penyusunan SOP yang benar, sistematis, dan terstruktur guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Langkat akan melaksanakan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan maupun penyempurnaan SOP di seluruh perangkat daerah.*
Laporan : Nilawati reporter rmnews.id Langkat.
