JAKARTA, RMNEWS.ID-Wacana Hak Menyatakan Pendapat atau HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menggelinding bak bola panas di DPR.
Dikutip dari berita yang dilansir compass.com, Rabu (11/11/2026) mengungkap, Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang mengaku menjadi inisiator mengklaim telah berhasil mengumpulkan hampir 50 tanda tangan dari legislator lintas partai. “Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut Mardani menjelaskan, usulan Hak Menyatakan Pendapat yang menjadi bola panas ini bakal diserahkan kepada pimpinan DPR.
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR jika terdapat pejabat negara tidak melaksanakan kewajibannya.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri bisa diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, yang diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3. “Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR,” bunyi Pasal 210 ayat (1) UU MD3.
Hak Menyatakan Pendapat harus disertai dokumen yang memuat alasan usul, hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, dan bukti sah adanya tindakan yang disoroti.
Ketua Kelompok Fraksi PKB DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, partainya sedang mempertimbangkan secara saksama penggunaan HMP karena persoalan ijazah Gibran menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Juru Bicara Gerindra Kamrussamad mengatakan, Gerindra akan mencermati dinamika yang berkembang dalam sidang paripurna DPR.
Dia juga menyebutkan bahwa Fraksi Gerindra akan menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan persoalan tersebut, termasuk putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” kata Kamrussamad.***
(rm/kps).
