BATAM, RMNEWS.ID-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam dalam menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD berlangsung secara transparan dan ketaatan kepada hukum.
Langkah sinkronisasi aturan terus dikebut guna memastikan regulasi penganggaran wakil rakyat ini tidak berbenturan dengan aturan di atasnya.
Pembahasan krusial ini dimatangkan dalam rapat Pansus yang digelar pada Jumat (6/11/2026) lalu.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Syafe’i, S.T., M.M., dan dihadiri oleh jajaran anggota Pansus lainnya, yakni Djoko Mulyono, Safari Ramadhan, Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk.
Guna membedah regulasi secara detail dan teknis, Pansus secara khusus memanggil tim eksekutif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang terdiri dari Bagian Hukum serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Selain itu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam, Zulkarnain, turut dihadirkan untuk memberikan penjabaran teknis terkait aspek pengelolaan serta tata cara penganggaran keuangan di internal dewan.
Ketua Pansus, Muhammad Syafe’i, menjelaskan bahwa kehadiran pihak-pihak tersebut sangat esensial untuk melakukan sinkronisasi materi.
Draf Ranperda wajib diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, provinsi, maupun turunan di tingkat daerah seperti Peraturan Wali Kota (Perwako).
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan terbaru, terutama peraturan yang lebih tinggi,” tegas Syafe’i.
Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan bahwa harmonisasi adalah kunci agar produk hukum yang disahkan nantinya memiliki landasan yuridis yang solid dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan hukum.
Agar regulasi yang mengatur hak finansial dan administratif dewan ini semakin komprehensif, Pansus tidak hanya mengandalkan pembahasan internal lintas sektoral.
Syafe’i membeberkan bahwa pihaknya tengah menyusun agenda konsultasi strategis dengan sejumlah lembaga dan instansi terkait.
Konsultasi tersebut diharapkan mampu menyuntikkan referensi tambahan dan masukan konstruktif untuk menguatkan substansi Ranperda sebelum dibawa ke tahapan Paripurna.
Melalui serangkaian uji publik, pendalaman, dan konsultasi ini, DPRD Kota Batam berharap Ranperda Hak Keuangan dan Administratif dapat ditetapkan dengan pijakan hukum yang kokoh, proporsional, serta mengedepankan asas akuntabilitas.***
Redaksi : Mawardi
