🔥 TERKINI
Home » DKI JAKARTA » Irjen Pol Eko Hadi Santoso Dipecat Dari Polri, Buntut Penyedapan Ilegal Presiden Prabowo Subianto

Irjen Pol Eko Hadi Santoso Dipecat Dari Polri, Buntut Penyedapan Ilegal Presiden Prabowo Subianto

BAGIKAN:
Irjen Pol Eko Hadi Santoso Dipecat Dari Polri, Buntut Penyedapan Ilegal Presiden Prabowo Subianto. (Foto/Dok).

JAKARTA, RMNEWS.ID-JAKARTA, RMNEWS.ID-Irjen Eko Hadi Santoso, dipecat dari dinas Polri, buntut dari kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pelanggaran Eko Hadi dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Hal itu disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seusai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Eko Hadi di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

“Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Trunoyudo. Seperti di lansir Detiknews, Selasa (17/11/2026).

Sidang juga menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Eko Hadi dari kedinasan Polri.

“Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tambah Trunoyudo.

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.***
(rm/dn).

RMNEWS