LINGGA, RMNEWS.ID-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan survei lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Malar, Desa Mepar. Senin, (22/06/2026).
Survei lapangan yang dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si
dan Bupati Lingga M. Nizar, S.Sos. ini merupakan bagian dari tahapan persiapan sebelum dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Malar, Desa Mepar.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan lahan dari berbagai aspek teknis sehingga proses pembangunan fisik nantinya dapat berjalan lancar dan sesuai perencanaan.
Hadir pada kesempatan tersebut rombongan Pemprov Kepri yang terdiri dari Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kepri, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri,
Kepala Dinas Sosial Kepri, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri, serta Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Kementerian PUPR Provinsi Kepri.
Sementara itu dari pemerintah Kabupaten Lingga, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, kepala OPD terkait meliputi, Kepala Dinas Sosial PPA Kabupaten Lingga, Kepala Diskominfo Kabupaten Lingga, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera diselesaikan agar proses pembangunan fisik bisa langsung dimulai tanpa kendala.
“Harapan kami, tahap pembersihan lahan (land clearing) dapat segera dilakukan. Setelah itu, proses PKKPR, AMDAL, dan ANDALALIN dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lingga,” ujar Wagub Kepri.
Saat ini, sejumlah dokumen perizinan dan kajian teknis memang sedang diproses secara intensif. Dokumen tersebut di antaranya meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
Langkah ini diambil guna memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum serta tetap memperhatikan aspek tata ruang, kelestarian lingkungan, dan keselamatan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lingga M. Nizar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga telah menyiapkan lahan dan terus mematangkan berbagai persiapan pendukung lainnya demi kelancaran proyek strategis ini.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini, proses administrasi PKKPR, AMDAL, dan ANDALALIN sedang berjalan. Mudah-mudahan seluruh proses perizinan dapat selesai pada Oktober 2026 mendatang sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah siap mendukung penuh setiap program Bapak Presiden demi kemajuan masyarakat,” tegas Bupati Lingga.
Lebih lanjut, Bupati Lingga menyampaikan bahwa pihak pemda juga telah mengantisipasi pemenuhan infrastruktur dasar agar operasional Sekolah Rakyat nantinya dapat berjalan optimal sejak hari pertama digunakan.
“Selain lahan dan perizinan, kami juga telah mempersiapkan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, pasokan listrik, serta dukungan jaringan komunikasi dan internet,” jelasnya.
“Saat ini masyarakat memang masih memanfaatkan sumber air dari program Pamsimas, namun ke depan kami akan menambah suplai air bersih melalui pembangunan sumur dangkal. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kestabilan pasokan listrik dan penguatan jaringan telekomunikasi agar proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat nantinya berjalan tanpa hambatan,” tambah Bupati Lingga.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah pelosok Kabupaten Lingga, sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.*
Laporan : Handoko wartawan rmnews.id Lingga.
