JAKARTA, Rencana pemerintah mengembalikan kewenangan perizinan pertambangan galian C atau pasir dan batu (sirtu) kepada pemerintah kabupaten/kota patut disambut positif. Rencana yang mengemuka menyusul bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada November 2025 ini, bukan sekadar langkah teknis untuk mempercepat normalisasi sungai.
Dikutip dari pemberitaan yang dilansir Kompas.Com, Jumat (13/11/2026) menyebut kewenangan itu dikembalikan ke daerah merupakan momentum untuk mengoreksi arah desentralisasi yang selama ini cenderung menarik kewenangan pemerintahan daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam perspektif otonomi daerah, kebijakan tersebut ibarat mengembalikan sirih ke tampuknya.
Urusan yang secara karakteristik, jangkauan dampak, dan kebutuhan pelayanannya berada di tingkat kabupaten/kota semestinya memang ditangani oleh pemerintahan kabupaten/kota. Mengapa demikian?
Pertama, dilihat dari kompleksitas urusan. Pertambangan memiliki spektrum kegiatan yang beragam, mulai dari minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, hingga pertambangan batuan seperti pasir dan batu. Masing-masing mempunyai karakteristik, kebutuhan teknologi, keahlian, modal, dan risiko lingkungan yang berbeda.
Tidak semua urusan pertambangan harus ditangani oleh pemerintah pusat atau provinsi. Pengelolaan minyak dan gas bumi, misalnya, membutuhkan teknologi tinggi, investasi besar, dan keahlian khusus sehingga wajar menjadi urusan pemerintah pusat.
Namun, galian C berupa pasir dan batu relatif lebih sederhana dalam aspek teknis pengelolaannya. Pemerintah kabupaten/kota semestinya memiliki kapasitas untuk mengurus perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dengan tetap memenuhi standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam teori pembagian urusan pemerintahan, terdapat prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Prinsip eksternalitas menghendaki agar urusan pemerintahan ditangani oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan pihak yang terkena dampak.
Sementara prinsip akuntabilitas menghendaki agar kewenangan diberikan kepada pemerintahan yang paling mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraannya. Dalam konteks galian C, masyarakat kabupaten/kota merupakan pihak yang paling dekat dan paling langsung merasakan dampak kegiatan pertambangan.
Kerusakan lingkungan, perubahan alur sungai, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, hingga potensi banjir dan longsor pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Karena itu, agak janggal apabila pemerintah kabupaten/kota harus menunggu keputusan pemerintah provinsi atau pusat untuk mengurus persoalan yang terjadi di depan mata mereka sendiri.
Pemerintah daerah yang mengetahui kondisi geografis, karakter sungai, kebutuhan pembangunan, dan dampak aktivitas pertambangan justru tidak memiliki kewenangan memadai untuk mengambil tindakan.
Kedua, pengembalian kewenangan ini akan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kedekatan geografis dan sosial dengan lokasi pertambangan.
Dengan demikian, proses perizinan, pemanfaatan material, pembinaan pelaku usaha, serta pengawasan lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan responsif.
Bandingkan dengan pemerintah provinsi yang harus mengawasi aktivitas pertambangan di banyak kabupaten/kota dengan wilayah geografis yang luas.
Keterbatasan jangkauan aparatur berpotensi membuat pengawasan tidak optimal. Tidak jarang persoalan di lapangan baru diketahui setelah menimbulkan kerusakan atau konflik dengan masyarakat.
Dalam penanganan bencana di Sumatera, misalnya, tumpukan pasir dan batu di sungai membutuhkan penanganan segera. Material tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung normalisasi sungai dan kebutuhan pembangunan.
Pemerintah kabupaten/kota yang berada di lokasi semestinya dapat mengambil keputusan lebih cepat, tentu melalui mekanisme yang transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan daya dukung lingkungan.
Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan material hasil normalisasi sungai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
Namun, perlu ditegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bukanlah tujuan yang boleh mengalahkan kepentingan lingkungan.
Jangan sampai kewenangan yang dikembalikan justru menjadi pintu bagi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Pendapatan daerah penting, tetapi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting.
(rm/kps).
