LUBUK LINGGAU, RMNEWS.ID-Solidaritas Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (SPMS) melaksanakan aksi damai di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Lubuklinggau pada Senin, 21 September 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat sekaligus pengawasan sosial terhadap sejumlah persoalan yang sebelumnya telah dikaji oleh SPMS terkait pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan proyek, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan Dinas PERKIM Kota Lubuklinggau.
Dalam surat pemberitahuan aksi, SPMS menyatakan bahwa berbagai informasi tersebut merupakan bahan kajian, temuan, dugaan, dan indikasi yang masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi serta pemeriksaan pihak yang berwenang.
Dalam aksi tersebut, berlangsung mediasi singkat antara massa aksi SPMS dengan Kepala Dinas PERKIM Kota Lubuklinggau. Namun, SPMS menyatakan belum memperoleh jawaban yang memuaskan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan.
Menurut SPMS, masih terdapat sejumlah dokumen dan data yang diminta dalam rangka memastikan kesesuaian antara administrasi, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, proses pengadaan, pengawasan, hingga pembayaran. SPMS menilai bahwa tanpa keterbukaan dokumen secara memadai, masyarakat akan kesulitan memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang sedang dipertanyakan.
Sebelumnya, kajian SPMS mencantumkan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain kesesuaian progres fisik dengan dokumen administrasi, dokumen kontrak, laporan progres, berita acara pembayaran, dokumen PHO/FHO, serta dokumen pendukung lainnya.
SPMS juga menyoroti informasi mengenai temuan BPK terkait kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada sejumlah paket pekerjaan Dinas PERKIM. Dalam kajiannya, SPMS menegaskan bahwa temuan tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai tindak pidana, tetapi perlu dipastikan tindak lanjutnya melalui pemeriksaan dan dokumen resmi.
*SPMS AKAN TERUS MENGAWAL*
Penanggung jawab aksi SPMS, *Irlan Saputra*, menyampaikan bahwa aksi hari ini bukan merupakan akhir dari perjuangan SPMS.
> *“Kami dari Solidaritas Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (SPMS) akan terus mengkaji dan melakukan perlawanan secara konstitusional agar kebenaran yang kami inginkan bersama masyarakat Kota Lubuklinggau dapat terjawab. Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi meminta keterbukaan, klarifikasi, dan pemeriksaan terhadap persoalan yang menjadi perhatian kami.”*
Irlan Saputra menegaskan bahwa apabila persoalan tersebut tidak memperoleh jawaban dan kejelasan yang memadai, SPMS akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
> *“Kami akan merencanakan aksi damai lanjutan dengan massa yang lebih besar. Bahkan, kami bersama rekan-rekan mahasiswa akan berkoordinasi untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta, termasuk di depan KPK dan Kejaksaan Agung RI, agar persoalan yang kami soroti dapat menjadi perhatian dan diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan.”*
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya SPMS untuk memastikan bahwa setiap informasi dan temuan yang dipersoalkan tidak berhenti pada perdebatan di tingkat daerah, tetapi dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif.
### *LAPORAN AKAN DILAYANGKAN KE KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG RI*
SPMS juga menyatakan akan menyusun dan menyampaikan laporan beserta dokumen pendukung kepada lembaga penegak hukum dalam waktu dekat.
> *“Kami dari SPMS akan membuat laporan terhadap persoalan yang kami tuntut dan akan kami layangkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam waktu dekat. Kami berharap lembaga yang berwenang dapat menelaah laporan tersebut secara objektif dan, apabila ditemukan dasar serta bukti yang cukup, melakukan langkah sesuai kewenangannya.”*
SPMS menyatakan laporan tersebut nantinya akan disertai dengan bahan kajian dan dokumen pendukung yang telah dihimpun. Dalam surat aksi, SPMS juga menyatakan bahwa seluruh informasi yang menjadi bahan kajian perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
### *“UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN”*
SPMS menegaskan bahwa substansi perjuangan mereka adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang publik.
SPMS meminta agar seluruh persoalan yang menjadi bahan kajian dapat dibuka secara transparan, diberikan ruang klarifikasi, serta diperiksa secara menyeluruh apabila terdapat dasar dan bukti yang memadai.
Dalam dokumen aksi, SPMS juga menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menetapkan seseorang bersalah sebelum adanya proses pemeriksaan dan pembuktian.
*SPMS menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau.*
Laporan : Arlan Wartawan rmnews Lubuk Linggau, Sumsel
