JAKARTA, RMNEWS.ID- Ketua Majelis Hakim Rachmadi berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa a quo telah memenuhi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
Hakim juga menjelaskan bahwa gugurnya gugatan tersebut bertujuan menghentikan polemik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan gangguan. Dikutip dari berita yang dilansir Kompas.com, Jumat (13/11/2026).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan bahwa gugurnya gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.
“Untuk menghentikan polemik berkepanjangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap tugas pemerintah dalam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bangsa, dan negara, maka terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” ujar hakim, dalam membacakan putusan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan bahwa tidak ada aturan yang mengatur penghentian pemeriksaan lantaran objek sengketa dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.
Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa keputusan tersebut menggunakan konsep dalam hukum publik atau pidana.
“Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 132 ayat 1 huruf B yang pada pokoknya menyatakan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika terdakwa meninggal dunia,” kata dia. “Bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat 1 huruf B KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,” lanjut dia.***
(rm/red).
