JAKARTA, RMNEWS.ID- Puluhan masyarakat Kota Jakarta menggeruduk kantor Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan. Usai menyampaikan tuntutannya, massa berlanjut bergerak ke kantor Lurah Petojo Selatan di Jalan Petojo Melintang.
Mereka minta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memecat Sekretaris Lurah (Seklur), Febriwaldi, yang melakukan flexing gaya hidup mewah dan hedon di berbagai medsos.
“Meski seklur itu sudah disanksi dicopot dari jabatannya, tapi perlu pemeriksaan lebih dalam. Gaya hedon itu butuh modal besar, apa iya hanya seklur bisa seperti itu. Maka itu kita minta inspektorat dan BKD Pemprov DKI menyelidiki lebih dalam,” kata koordinator aksi, Cak Ta’in Komari di depan Balai Kota Jakarta, Senin (13/10).
Menurut Cak Ta’in, bukan soal flexing di medsos atau kehidupan sehari-hari, tapi lebih lanjut darimana sumber dana untuk bergaya hidup seperti itu.
Inspektorat perlu memeriksa kekayaan Febri lebih detail, di mana di medsos menunjukkan sepeda mahal, motor gede, mungkin juga mobil mewah dan rumah mewah, namun tidak dilaporkan dalam LHKPN terakhir dia.
“Tuntutan gaya hedon itu tentu dengan pengeluaran besar, dari mana sumbernya. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan nya dalam hal ini.” Ujarnya.
Cak Ta’in yang merupakan Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) selain itu berharap inspektorat juga memeriksa yang bersangkutan terkait dugaan menelantarkan anaknya, sementara bisa hidup bermewah-mewah termasuk pelesiran keluar negeri.
“Peristiwa ini supaya menjadi pembelajaran bagi semua ASN, bukan saja di DKI tapi seluruh Indonesia. Sebab di antara banyak yang memaksa hidup bergaya tinggi di atas penghasilan normatif nya. Sehingga hampir dapat dipastikan ada penyelewengan dalam tugasnya,” jelasnya.
Dengan laporan dan tuntutan yang disampaikan tersebut, lanjut mantan jurnalis, akademi dan staf ahli DPRD itu, inspektorat dan BKD bisa melakukan pemeriksaan secara lebih komprehensif dan mendalam.
Kalau perlu membuka posko untuk menerima informasi dan aduan terkait Febri selama menjabat seklur Petojo Selatan tersebut.
“Kita berharap kasus ini diperiksa sampai tuntas, jika memang terbukti ada penyelahgunaan jawaban dan kewenangan, yang bersangkutan harus disanksi berat hingga dipecat sebagai ASN, kalau perlu proses hukum lebih lanjut. Intinya masyarakat Jakarta dan Indonesia menunggu tindak lanjut dari Gubernur dan jajarannya terkait gaya hedon ASN supaya dapat jadi pelajaran bagi yang lainnya,” urai Cak Ta’in, yang secara langsung menyampaikan laporan kepada Gubernur DKI tersebut.
Cak Ta’in juga menegaskan bahwa aksi depan gedung Balai Kota Pemprov. DKI itu terjadi spontan, tapi meyakinkan bahwa pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya.
“Ini bukan aksi demo, gerakan spontan, rencana memang mau aksi dengan menggunakan mobil komando, spanduk dan lainnya dengan masa ratusan, tapi karena alasan teknis kita sudah batalkan, tapi beberapa masyarakat memaksa ikut serta mengantarkan laporan tersebut.” tegasnya.
Intinya, tambah Cak Ta’in, mereka sangat kecewa terhadap sikap ASN tersebut, sehingga minta diberikan saksi terberat, bukan sampai disitu, perlu diusut dan diperiksa sampai tuntas.
Masyarakat menunggu tindak lanjut dari sikap suka flexing menjadi tindakan yang tegas dari pimpinan.
“Kita berharap ini dituntaskan, kalau terbukti ada penyelahgunaan jabatan dan kewenangan ya pecat saja,” tandasnya.**
Redaktur: Gusti Rangga
