JAKARTA, RMNEWS.ID-Setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akhirnya Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat sebagai anggota Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto, kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dalam perkara tersebut, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan. Majelis KKEP juga menilai, Ahrie melakukan perbuatan tercela. Meski demikian, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.
Sementara Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung Polri yang memecat atau menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap eks ajudan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta. Ahrie merupakan salah satu tersangka dalam kasus penyadapan ilegal Prabowo.
Habiburokhman turut mengingatkan bahwa penyadapan yang dilakukan Ahrie merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. “Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” ujar Habiburokhman dalam siaran pers, Rabu (11/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan.
Dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, lanjutnya, tapi juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar. Untuk itu, kata dia, putusan pemecatan ini dinilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur, karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat.
“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” ucapnya.
Menurut Habiburokhman, ketegasan serupa perlu diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Dia menekankan, mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” imbuh Habiburokhman.***
(rm/red).
