GARUT, RMNEWS.ID-Pada saat Apel Gabungan yang dilaksanakan di Lapang Sekretariat Daerah, Senin (18/1/2021), Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mau mengambil risiko dengan hal yang berhubungan dengan Covid-19.
“Saya mohon kepada saudara-saudara untuk meningkatkan kinerja jadi dari mulai ini nanti pelaksanaan pemerintahan itu nanti kita difokuskan karena saya mau mengurangi apel-apel seperti ini, dan nanti mungkin kalau sudah mulai ada titik terang mengenai vaksinasi, kita lakukan vaksinasi, setelah ada titik terang penurunan tajam mengenai ini (kasus Covid-19) kita lakukan pengkajian SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 menteri yang berhubungan dengan sekolah tatap muka, kita tidak mau ambil risiko dengan hal yang berhubungan Covid-19 ini,” ujar Rudy.
Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan apresiasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut, serta Dinas Kesehatan (Garut) atas kinerja instansti tersebut.“Saya terima kasih ada kerja cepat dari RSUD yang juga saya terima kasih ini Dinas Kesehatan ada gerak cepat hari ini jam 10 Dinas Kesehatan, RSUD, akan mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) saya juga akan hadir sebentar, ini semua harus hadir bertempat di gedung BPKAD, dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 4% ada anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19, terutama dalam rangka vaksinasi,” ucapnya.
Sementara untuk realokasi ataupun refocusing, lanjut Rudy, hal tersebut sudah cukup dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Garut.“Jadi ini harus diselesaikan minggu ini, karena kami berbicara PPKAD, PPKAD menyelesaikan hal ini memanggil dinas-dinas dan segera di eksekusi untuk pelaksanaannya, jadi kalau realokasi, refocusing dan lain sebagainya, ini sudah cukup dilaksanakan PPKD, karena PPKD sudah melakukan langkah-langkah cepat, sudah langsung koordinasi dengan Bupati dan Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan dengan baik,” tuturnya.
Rudy mengatakan kepatuhan terhadap pemerintah pusat tetap harus menjadi yang pertama.“Nanti teknisnya dilaksanakan oleh kepala BPKAD dan seluruh pengelola keuangan daerah sehingga hal yang berhubungan dengan instruksi Menteri Keuangan dan intruksi Menteri Dalam Negeri itu dapat diselesaikan di Kabupaten Garut, tentu kepatuhan kita terhadap pemerintah pusat harus menjadi yang pertama jangan-jangan nanti kalau kita tidak patuh kita berjalan sendiri, (karena) kita adalah bagian dari pemerintah pusat.” pungkasnya.
(r/wawan garut)
