Prabowo Minta Mendagri Proses Pencopotan Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah Saat Bencana

ACEH BESAR, RMNEWS.ID- Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayahnya untuk melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.

Dalam rapat percepatan penanganan bencana di Sumatra yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12), Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan.

“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” kata Prabowo, dikutip dari iNews.

“Ini kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa, sorry tuh. Saya enggak mau tanya partai mana,” tegasnya.

Pernyataan keras Presiden itu merespons tindakan Mirwan yang bepergian ke Arab Saudi untuk umrah pada saat wilayah Aceh Selatan sedang dilanda bencana besar.

Pemeriksaan terhadap Mirwan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah dijadwalkan ulang.

Di tengah kritik tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang tetap berada di wilayahnya dan bekerja keras menangani dampak bencana.

“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujarnya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa laporan kondisi lapangan menunjukkan kerusakan yang cukup parah, mulai dari lahan pertanian hingga infrastruktur perumahan.

“Saya dapat laporan, kondisi memang cukup memprihatinkan. Sawah banyak yang rusak. Irigasi sangat penting. Kemudian gubernur dan bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Mirwan MS menjadi sorotan setelah diketahui pergi umrah bersama keluarganya pada 2 Desember, hanya beberapa hari setelah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

Surat tersebut dikeluarkan pada 27 November 2025 dengan nomor 360/1315/2025, saat warga di sejumlah kecamatan—termasuk Trumon—masih bertahan di tenda pengungsian.**

Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: iNews