JAKARTA, RMNEWS.ID- Wacana Amerika Serikat menyusun rencana militer terkait Greenland kini dipandang bukan sekadar sengketa bilateral, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Arktik dan tatanan hukum internasional.
Langkah yang dikaitkan langsung dengan Presiden Donald Trump itu memicu reaksi keras dari Denmark dan para pemimpin Eropa yang menilai kedaulatan wilayah tidak bisa ditentukan secara sepihak.
Dilansir dari CNN, Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland, meski memiliki otonomi luas, tetap berada dalam kerangka konstitusional Kerajaan Denmark.
Pernyataan tegas datang dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersama pimpinan pemerintahan Greenland yang meminta Washington menghormati hukum internasional dan integritas teritorial.
Di Greenland sendiri, penolakan terhadap ambisi AS disuarakan secara terbuka.
Mantan Perdana Menteri Mute Egede menegaskan bahwa masa depan pulau tersebut sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland, bukan hasil transaksi politik global.
Ketegangan ini turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan diplomat Eropa.
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dikabarkan akan memanggil perwakilan diplomatik AS untuk meminta klarifikasi resmi.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan melakukan pertemuan dengan otoritas Denmark guna menurunkan eskalasi, meski belum ada jaminan perubahan sikap dari Gedung Putih.
Para analis menilai ketertarikan Washington terhadap Greenland tidak lepas dari nilai strategis kawasan Arktik, mulai dari jalur pelayaran baru akibat mencairnya es hingga potensi cadangan mineral tanah jarang dan energi.
Namun, pendekatan yang beraroma militer dinilai berisiko memicu preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Isu Greenland kini menjadi ujian bagi relasi transatlantik yang selama ini dibangun atas dasar kerja sama dan saling menghormati.
Sejumlah pejabat Uni Eropa mengingatkan bahwa penggunaan ancaman kekuatan justru dapat memperdalam jurang ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sekaligus menandai salah satu fase terburuk hubungan diplomatik sejak era pasca-Perang Dunia II.**
Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: CNN
