🔥 TERKINI
Home » Nasional » Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka GTRA Summit 2023 di Karimun

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka GTRA Summit 2023 di Karimun

BAGIKAN:
ADVERTISEMENT
Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. (Foto : Dokumentasi).

KARIMUN, RMNEWS.ID- Acara GTRA Summit 2023 di Karimun yang direncakan dibuka oleh Presiden Jokowi, Rabu (30/8/2023) dibuka  oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mewakilkan Presiden Jokowi.

GTRA Summit 2023 berlangsung selama dua hari di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dengan mengusung tema Transformasi Reformasi Agraria Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjajanto, dalam kata sambutannya mengatakan, menyinggung masih adanya ego sektoral dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.”Ego sektoral itu masih ada. Jadi mari melalui GTRA ini kita bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan pertanahan dengan prinsip kepentingan rakyat,” ujar Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjajanto.

ADVERTISEMENT

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjajanto lebih lanjut menjelaskan, lintas kementerian dan lembaga harus bekerja sama dalam upaya reformasi agraria sejalan dengan program strategis nasional GTRA Summit.”GTRA ini adalah gugus tugas, artinya sebuah kelompok. Maka kita harus bekerja bersama-sama segala permasalahan pertanahan,” ujarnya.

Dikatakannya secara substansi, GTRA menjadi upaya pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas hak kepemilikan tanah. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat bergandeng tangan mewujudkan reforma agraria.”GTRA Summit menjawab permasalahan pertahanan yang ada. Kita juga sudah melaksanakan FGD sebanyak 11 kali dengan lintas kementerian,” kata dia.

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjajanto, menambahkan bahwa target penyelesaian legislasi aset di tahun ini mencapai 4,5 juta, dan terealisasi sebesar 1,56 juta bidang melalui (PTSL). Dari 125 juta bidang tanah, yang sudah terealisasi sebanyak 86,5 juta. Upaya penyelesaian ini dilakukan melalui proses identifikasi dan legislasi.”Dari pencapaian ini, memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Rp 5.755 triliun uang ada di masyarakat melalui hak agunan,” ujarnya.***

Redaksi : Mawardi.

 

ADVERTISEMENT
RMNEWS