LANGKAT, RMNEWS.ID- Di tengah kondisi darurat akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Langkat, keputusan 50 anggota DPRD setempat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabanjahe menuai kritik tajam dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Langkat baru saja memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari karena banjir masih merendam 16 desa, dengan ketinggian air mencapai 60–80 cm di sejumlah wilayah pesisir dan dataran rendah.
Data terbaru mencatat, sebanyak 437.480 jiwa terdampak banjir, dan 19.434 warga masih mengungsi di tenda-tenda darurat. Namun, fakta tersebut tampaknya tidak membuat para wakil rakyat menunjukkan empati penuh terhadap kesulitan warganya.
Meski beberapa pimpinan dan anggota DPRD diketahui menyalurkan bantuan di daerah pemilihannya, warga menilai langkah tersebut tidak lebih dari pencitraan sesaat. Terlebih, para anggota dewan tetap berangkat kunker ketika sebagian besar wilayah Langkat masih dilanda banjir parah.
Warga mempertanyakan kepantasan agenda perjalanan dinas para wakil rakyat di tengah situasi krisis. “Apakah pantas anggota dewan melakukan kunjungan kerja saat daerah mereka sedang dilanda banjir?” demikian keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pengamat publik dan tata kelola pemerintahan, Harianto Ginting SH MH, menilai tindakan para anggota dewan sangat tidak pantas. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
“Secara etis, tindakan anggota dan pimpinan dewan tersebut sangat tidak pantas. Mereka harus fokus pada krisis yang terjadi, hadir secara fisik di lokasi bencana sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap warga,” ujar Harianto, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan bahwa kehadiran anggota dewan di lapangan juga dibutuhkan untuk mengawasi penyaluran bantuan, memastikan koordinasi berjalan optimal, serta mendorong percepatan penanganan darurat.
“Pertanyaannya, apa urgensinya mereka memaksakan diri melaksanakan kunker ke Kabanjahe? Kegiatan non-esensial seperti itu seharusnya ditunda untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang sedang kesusahan,” tegasnya.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Peranginangin SE, saat dimintai tanggapan mengenai alasan keberangkatan 50 anggota dewan ke Kabanjahe di tengah bencana banjir, memilih tidak memberikan jawaban.
Hal serupa juga dilakukan Sekretaris DPRD Langkat, Basrah Pardomuan, yang enggan menjelaskan sumber anggaran untuk membiayai kunker tersebut.
Kedua sikap bungkam ini semakin menambah tanda tanya di kalangan masyarakat, yang berharap wakil rakyat mereka dapat menunjukkan kepekaan dan tanggung jawab moral di tengah musibah besar yang dialami warga Langkat.**
Redaktur: Gusti Rangga
Laporan: Supriadi MY RMNEWS.ID Sumut
