BATAM, RMNEWS.ID – Menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Praktek yang dilarang ini juga kental terjadi di Biro Humas Protokol dan Penghubung (BHPP) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan kian kontras di masa kepemimpinan Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepri.
Paska bergantinya Kepala Biro Humas,Protokol dan Penghubung (BHPP) Kepri Hasan, pada pertengahan Tahun 2021 ini, kebijakan yang sarat melanggar aturan itu kian didukung penuh.Diduga pengelolaan anggaran publikasi secara khusus peruntukkannya pada kelompok tertentu.
Puluhan miliar rupiah anggaran kegiatan belanja Jasa publikasi tanpa proses seleksi lelang, teknis dan harga sebagaimana amanat Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, bukan hanya sudah menjadi kebiasaan rutin. Tetapi juga sarat untuk mengakomodir kepentingan dan keuntungan bagi oknum-oknum dari anggaran di Biro Humas Kepri ini..
Saat wartawan RMNEWS.ID menghubungi Hasan (06/4/22) melalui pesan singkat (whatsapp) tidak dibalas,begitu juga waktu ditelphone tidak diangkat. Seharusnya antara wartawan dan Kepala (BHPP) menjalin kerja sama yang baik. Sampai berita ini diterbitkan wartawan RMNEWS.ID belum dapat menghubungi Hasan.
Seharusnya pegawai yang akan menjabat sebagai Kepala (BHPP) itu dilihat trakrekot sewaktu belum menjabat sebagai Kepala (BHPP).Sedangkan trakrekot Hasan ketika menjabat sebagai Camat Bintan Timur pernah dilaporkan kepolisi atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan sebesar Rp 200 juta,sesuai dengan pemberitaan tribunnews.com (15/02/16) silam.
Laporan : (red)
