BATAM, RMNEWS.ID-Sejak Tahun 2021 hingga saat ini tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepri, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kepri) sudah menghentikan berlangganan koran atau Surat Kabar dengan alasan tidak ada anggaran. Jadi kemana anggaran Rp 1,7 miliar raibnya?
Padahal sebelumnya, ketika urusan media masih di tangani oleh Biro Humas dan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepri, kerjasama antara perusahaan media cetak dengan Pemerintah Provinsi Kepri, tidak berjalan lancer dan tidak ada kendala, baik kerjasama pemasangan publikasi maupun langganan Koran.
Namun, sejak dua tahun belakangan ini, ketika urusan media dialihkan atau ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, bentuk kerjasama antara media dengan Pemerintah Provinsi Kepri sudah tidak jelas. Bahkan, untuk kerjasama langganan Koran juga dihentikan alias di stop dengan alasan tidak ada anggaran.
Padahal berdasarkan data yang diperoleh Rmnews.Id, mengungkap dana untuk langganan Jurnal, Surat Kabar dan Majalah setiap tahun terus dianggarkan Pemerintah Provinsi Kepri. Pada tahun 2021, kerjasama untuk langganan Jurnal, Surat Kabar dan Majalah nilainya mencapai Rp1. 789.504.284.
Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepri, melalui Sub Koordinator Kehumasan dan Hubungan Media, Basoruddin, yang menangani kerjasma media, menghentikan langganan Koran dengan alasan tidak ada anggaran. Oleh karena itu, patut dipertanyakan kemana anggaran langganan koran tersebut raibnya.
Selain itu, bukan hanya anggaran berlangganan Koran dan majalan yang dikelola Dinas Informatika Provinsi Kepri, yang cukup fantastis lagi nilainya adalah anggaran belanja berlangganan Kawat/Faksimail/internet dan TV jumlahnya mencapai Rp 10 miliar.
Informasi yang dihimpun media, terkait tidak jelasnya kerjasama media dengan Dinas Komunikasi dan Informasikan Provinsi Kepri. Disebabkan, selain semakin banyaknya jumlah media, juga berkembang isu sejumlah oknum di bagian kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika disebut-sebut memiliki media sendiri, sehingga anggaran untuk kerjasama dengan media di menopoli oknum tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, ungkap sumber.
Redaksi : Jasniwati
