JAKARTA, RMNEWS.ID- Anggota DPRD Kota Surabaya sepertinya setiap hari berpesta makan buah-buahan. Bagaimana tidak, 50 anggota DPRD Kota Pahlawan itu telah menghabiskan dana Rp2 Miliar lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk belanja buah-buahan.
Bukan hanya itu, penyediaan barang diduga merupakan permainan orang dalam melalui usaha toko buah anak anggota dewan.
“Hanya untuk belanja buah-buahan saja habis 2 Miliar lebih. Jelas itu tidak wajar. Kita sedang inventarisir data dan buktinya. Apakah ada mark-up harga? Termasuk adanya unsur kolusi, karena penyedia barang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu anggota dewan,” kata Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari kepada media, Senin (7/10).
Menurut Cak Ta’in, anggaran belanja buah-buahan pada sekretariat DPRD Kota Surabaya TA 2025 itu terdiri dari tiga pos, yakni Kode RUP 5031361 dengan anggaran Rp. 1.568.672.000,- kode RUP 50348292 dengan anggaran Rp. 250.320.000,- dan kode RUP 50348291 dengan anggaran Rp. 250.320.000,- “Jadi total anggaran belanja buah-buahan pada sekretariat DPRD Surabaya itu Rp. 2.069.312.000,- itu jelas sangat fantastis. Edan…!” ujarnya.
Aktivis asal Lamongan tersebut menjelaskan, jika dihitung dengan tidak melakukan kunjungan kerja luar kota maka hari kerja anggota dewan hanya sekitar 20 hari, jika dihitung alokasi untuk 50 orang anggota dan pimpinan dewan maka dalam sehari mereka menghabiskan buah-buahan seharga Rp. 8.622.133.
Lalu, jika dihitung 5 hari kerja senin hinnga jum’at- atau maksimal dihitung 24 hari kerja dalam sebulan maka anggaran harian yang diperlukan adalah Rp. 7.185.111,- bahkan angka sebesar itu melebihi omset toko buah di pasar setiap harinya.
“Informasi yang sudah kita dapat, penyedia barang merupakan toko buah dari jalan Tanjungsari. Usaha anak salah satu anggota dewan periode ini. Ini baru anggaran belanja buah-buahan loh, belum anggaran belanja makan minum dan konsumsi. Di mana ada rapat komisi, rapat dengar pendapat, rapat pimpinan, bahkan rapat paripurna,” urainya.
Cak Ta’in yang merupakan mantan wartawan salah satu grup Jawa Pos di Batam dan MNC di Jakarta serta mantan dosen dan mantan staf ahli pimpinan DPRD Batam, yang memilih tinggal di ibukota itu menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data.
“Jika datanya sudah lengkap dan valid, kita akan segera serahkan kepada penegak hukum. Kalau gak ke KPK ya Dirkrimsus Polda Jatim juga bisa lah,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan aktivis di Surabaya. Dia mengakui, karena anggaran masih berada di tahun berjalan, maka angkanya bisa dikoreksi, atau bahkan dihapuskan.
Namun yang perlu dicatat, bahwa mereka telah merilis realisasi anggaran tersebut sehingga meskipun ada perubahan tetap saja meninggalkan jejak digital.
“Temuan ini tentu tidak sejalan dengan gerakan efisiensi anggaran yang didengungkan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada indikasi menghamburkan uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan sekelompok orang. Ini harus dibongkar, sebab uang rakyat harusnya lebih banyak digunakan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.**
Redaktur: Gusti Rangga
