BINJAI, RMNEWS.ID- Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang digadang-gadang menjadi solusi layanan kesehatan gratis bagi warga Kota Binjai kini menuai sorotan tajam.
Program yang diluncurkan Pemerintah Kota Binjai pada September 2025 tersebut dinilai belum dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Sorotan keras datang langsung dari Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Dalam rapat koordinasi yang disampaikan secara virtual dan diunggah melalui akun media sosial resminya pada Kamis (15/1), Gubernur mengungkap bahwa warga Binjai hingga kini belum bisa mendapatkan layanan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP, sebagaimana klaim saat peluncuran program.
Menurut Bobby, pelaksanaan program UHC Prioritas di Kota Binjai belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Ia menyesalkan langkah Pemko Binjai yang dinilai terlalu cepat mengumumkan status UHC Prioritas tanpa memastikan kesiapan administrasi dan data pendukung.
“Launching sudah dilakukan, tapi faktanya di lapangan belum bisa diterapkan karena Binjai belum masuk kategori UHC Prioritas,” ujar Bobby Nasution dalam pernyataannya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa saat peluncuran pada 22 September 2025 lalu, Pemko Binjai bahkan mengundang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Sekretaris Daerah Sumut, Togap Simangunsong.
Namun, status UHC Prioritas yang diklaim Pemko Binjai ternyata belum ditetapkan secara resmi di tingkat provinsi.
Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat.
Warga Binjai dilaporkan masih mengalami kesulitan saat mengakses layanan kesehatan gratis karena sejumlah persyaratan belum terpenuhi dan sistem UHC Prioritas belum berjalan sebagaimana mestinya.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan agar pemerintah daerah tidak menjadikan isu kesehatan sebagai ajang pencitraan.
Ia menekankan bahwa layanan kesehatan merupakan urusan wajib yang harus ditempatkan sebagai prioritas utama, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Kesehatan ini urusan wajib. Jangan main-main, harus benar-benar diprioritaskan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kasus yang terjadi di Kota Binjai ini menjadi catatan penting bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Gubernur mengingatkan agar setiap program yang dideklarasikan ke publik benar-benar disiapkan secara matang, bukan sekadar seremonial tanpa implementasi nyata.
Hingga saat ini, masyarakat Kota Binjai masih menanti langkah konkret dari Pemerintah Kota Binjai untuk merealisasikan janji layanan kesehatan gratis yang sempat diumumkan melalui program UHC Prioritas tersebut.**
Redaktur: Gusti Rangga
Laporan: Supriadi MY RMNEWS.ID Sumut
