MEDAN, RMNEWS.ID- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga saat ini menjadi prioritas utama penanganan banjir dan longsor.
Pasalnya, kedua wilayah tersebut masih terisolir akibat longsor parah yang memutus akses transportasi.
“Tapanuli Tengah hanya bisa dicapai lewat udara,” ujar Suharyanto, dikutip dari Suara, Minggu (30/11/2025).
Secara geografis, Sibolga hanya dapat diakses melalui jalur darat dari Tapteng atau jalur laut, namun sampai saat ini kedua akses tersebut terputus, meninggalkan warga dan pengendara dalam kondisi terjebak.
BNPB mencatat jalur darat dari Tapanuli Tengah menuju Sibolga tertutup material longsor sepanjang ±50 kilometer, dengan sekitar 50 km badan jalan tertimbun total, membuat kendaraan tidak dapat lewat sama sekali.
“Di lapangan praktis hampir 50 kilometer tertutup,” kata Suharyanto.
Ia juga menambahkan bahwa banyak pengendara telah terjebak selama beberapa hari, menunggu proses pembukaan jalur yang masih berlangsung.
Pemerintah melalui BNPB telah menurunkan Satgas Gabungan TNI-Polri untuk membuka kembali akses jalan.
Berdasarkan laporan dari Dandim di lapangan, operasi ini diperkirakan masih membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari (total hingga 4 hari) agar dapat menembus ke Sibolga.
“Paling tidak butuh 3–4 hari lagi untuk tembus,” jelas Suharyanto, merujuk pada penjelasan komandan di lokasi kejadian.
Untuk memenuhi kebutuhan warga dan pengendara yang masih terisolir, BNPB bersama TNI dan instansi terkait melakukan dropping bantuan logistik melalui udara, serta pengiriman via laut dari wilayah pesisir terdekat.
“Kami dropping logistik melalui udara atau lewat darat dan laut,” ucap Suharyanto.
Bantuan yang dikirim meliputi pangan pokok, obat-obatan, kebutuhan balita, dan suplai darurat, guna mempertahankan ketahanan warga hingga akses darat pulih.
Suharyanto memastikan bahwa operasi penyelamatan dan pemulihan akses terus berjalan dengan fokus pada evakuasi warga, rekayasa jalur logistik, dan pembukaan akses darurat, khususnya di wilayah persimpangan pegunungan dan pesisir Sumatera Utara yang memiliki kerentanan tinggi.**
Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: Suara
