ACEH, RMNEWS.ID- Situasi darurat bencana di Provinsi Aceh semakin mengkhawatirkan.
Hingga awal Desember 2025, tujuh pemerintah kabupaten secara resmi menyatakan tidak sanggup menangani dampak banjir dan tanah longsor yang telah melanda wilayah mereka sejak akhir November.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, meminta intervensi segera untuk penanganan bencana.
Ketujuh kabupaten itu menghadapi masalah serupa: kerusakan infrastruktur parah, akses transportasi terputus, logistik menipis, serta anggaran daerah yang tidak mencukupi untuk operasi tanggap darurat.
Pernyataan pertama datang dari Kabupaten Aceh Selatan pada 27 November 2025, setelah banjir dan longsor melanda 11 kecamatan.
Menyusul kemudian Kabupaten Aceh Tengah, di mana Bupati Haili Yoga menyebut jalur evakuasi sulit ditembus dan stok logistik daerah sudah hampir habis.
Daerah ketiga yang menyampaikan ketidaksanggupan adalah Kabupaten Pidie Jaya, dan disusul oleh Kabupaten Gayo Lues pada 28 November 2025.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menegaskan bahwa tingkat kerusakan sudah jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah.
“Kondisi semakin memburuk dengan hujan tinggi yang masih terus berlanjut,” ujar Suhaidi, dikutip dari Okezone, Jumat, 28 November 2025.
Pada hari yang sama, Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya juga meminta bantuan darurat.
Keduanya melaporkan bencana yang meluas hampir ke seluruh kecamatan, dengan kerusakan besar dan keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, serta anggaran.
Kabupaten terakhir yang menyatakan ketidaksanggupan adalah Aceh Utara, daerah dengan dampak terberat.
Dalam surat resminya, Bupati H. Ismail A. Jalil melaporkan bahwa banjir menerjang 27 kecamatan dan 852 gampong, menyebabkan 121 korban jiwa, 118 orang hilang, Kerusakan infrastruktur masif dan ratusan wilayah terisolasi.
Ismail juga menyampaikan permohonan bantuan langsung kepada Presiden Republik Indonesia mengingat skala bencana yang tak bisa ditangani hanya dengan kemampuan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat masih berlangsung.
Upaya percepatan penyaluran bantuan logistik, pencarian korban hilang, dan pembukaan akses wilayah terisolasi menjadi prioritas utama.**
Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: Okezone
