BATAM, RMNEWS.ID- Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang sejatinya digelar pada Minggu, 19 November 2025 di Hotel Aston Tanjungpinang, mendadak ditunda.

Penundaan ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama terkait dinamika internal partai beringin dan persaingan figur-figur kuat yang disebut-sebut akan maju sebagai Ketua DPD Golkar Kepri.

Nama-nama seperti Roby Kurniawan (Bupati Bintan), Ade Angga (Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang), dan Riski Faisal (Anggota DPR RI Dapil Kepri) sempat beredar sebagai calon Ketua DPD.

Namun, peta dukungan berubah cepat seiring munculnya isu, pemeriksaan hukum, dan kalkulasi politik para elite Golkar.

Dinamika Penundaan Musda dan Nama-Nama yang Menghilang dari Bursa Calon

Penundaan Musda terjadi di tengah menguatnya desas-desus persaingan internal. Salah satu nama yang mengejutkan publik karena tiba-tiba menghilang dari bursa calon adalah Roby Kurniawan, yang selama ini disebut sebagai “putra mahkota” politik Golkar Kepri dan bagian dari dinasti politik Ansar Ahmad.

Roby terseret isu video viral yang dikaitkan dengan selegram asal Bandung, membuat elektabilitas dan dukungannya terasa tergerus.

Sementara itu, calon kuat lainnya, Ade Angga, justru diperiksa oleh Penyidik Dirkrimsus Polda Kepri pada Jumat, 17 November 2025—dua hari sebelum Musda.

Dari tujuh orang yang diperiksa pada hari itu, termasuk Sekwan DPRD Tanjungpinang, sorotan media justru hanya tertuju kepada Ade Angga.

Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Ade sedang “disudutkan” dengan isu korupsi, meski substansi kasusnya pun tidak pernah dipaparkan secara jelas apakah terkait SPPD fiktif, pokir fiktif, atau dugaan lainnya.

Polemik Pemeriksaan: Apakah Sudah Sesuai Aturan?

Situasi pemeriksaan Ade Angga menimbulkan pertanyaan serius. Berdasarkan aturan dan SOP yang selama ini berlaku, pemeriksaan anggota DPRD kabupaten/kota serta Bupati/Wali Kota harus memperoleh izin Gubernur.

Sementara untuk pemeriksaan anggota DPRD provinsi maupun Gubernur memerlukan izin Menteri Dalam Negeri.

Belum ada informasi mengenai perubahan regulasi baru. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pemeriksaan tersebut seolah diarahkan untuk mempengaruhi dinamika Musda.

Musda Golkar Kepri: Arena Pertarungan Ansar Ahmad dan Riski Faisal

Secara substansi, Musda tahun ini merupakan panggung perebutan pengaruh antara dua tokoh besar: Ansar Ahmad dan Riski Faisal.

Kedua tokoh sama-sama memiliki kepentingan strategis untuk masa depan politik mereka menjelang Pemilu 2029.

Ansar Ahmad dan Strategi Dinasti Politiknya

Sebagai mantan Ketua Golkar Kepri sekaligus Gubernur Kepri, Ansar sudah dua periode menjabat dan tidak bisa lagi maju di Pilkada.

Dengan demikian, jalur politiknya hanya tersisa pada pencalonan kembali ke DPR RI.

Di sisi lain, Roby Kurniawan—Bupati Bintan dua periode dan dianggap sebagai penerus dinasti Ansar—juga berada di batas masa jabatan.

Opsi strategis bagi dinasti politik ini adalah Roby maju sebagai Cagub/Cawagub Kepri atau Roby ke DPR RI?

Sementara posisi Cagub/Cawagub 2029 dapat diisi oleh istrinya, Dewi Kumalasari, anggota DPRD Kepri.

Dinasti politik Ansar masih memiliki basis kuat di Bintan, Natuna, Anambas, Lingga, dan Karimun.

Riski Faisal dan Ancaman Kekuasaan

Bagi Riski Faisal, Musda ini sangat menentukan. Posisinya sebagai anggota DPR RI berpotensi terancam jika dinasti Ansar semakin solid.

Keberhasilan Ansar memenangkan Pileg 2019 dengan suara terbanyak pertama serta Pilgub Kepri pada 2020 dan 2024 menjadi faktor yang tidak bisa dianggap remeh.

Secara matematis, Riski kini bertumpu pada dukungan dari Batam dan Tanjungpinang, kecuali jika ada daerah yang diam-diam bergeser mendukungnya.

Figur Alternatif: Mungkinkah Taba Iskandar Masuk?

Dengan isu moral yang menimpa Roby dan isu korupsi yang menyasar Ade Angga, muncul pertanyaan apakah Ansar perlu menawarkan figur alternatif. Salah satu nama yang dianggap netral, kuat, dan berpengalaman adalah Taba Iskandar.

Taba merupakan tokoh senior Golkar Kepri, sepadan dengan Ansar, dengan rekam jejak panjang dan kemampuan politik yang sudah terbukti sejak era kejayaan Golkar tahun 1999 dan 2004.

Ia bahkan pernah menang dalam pertarungan Ketua DPRD Batam 2000 meski secara matematis tidak diunggulkan.

Jika Golkar Kepri ingin mengembalikan masa keemasannya pada Pemilu 2029, kehadiran Taba bisa menjadi solusi politik yang realistis.

Menuju Pemilu 2029: Nasib Golkar Kepri Ada di Musda Ini

Pemilu 2029 diprediksi akan berlangsung lebih demokratis dan kompetitif.

Jika kondisi tersebut terjadi, Golkar Kepri memiliki peluang besar mengulang kejayaan era 1999, 2004, dan 2009, termasuk peluang kembali menguasai jabatan Ketua DPRD Kepri dan bahkan kursi Gubernur.

Dalam konteks Pilkada 2029/2030, kompetisi pun diperkirakan sengit.

Selain kemunculan nama Nyanyang Haris Pratamura (Wakil Gubernur Kepri saat ini), ada peluang munculnya tokoh-tokoh seperti Muhammad Rudi, ataupun kombinasi pasangan politik lain yang tak terduga.

Pertanyaannya kini:
Siapa yang akan memenangkan Musda Golkar Kepri dan mengendalikan arah politik Kepri untuk lima tahun ke depan?

Musda ini bukan sekadar memilih ketua, melainkan menentukan arah kekuasaan, strategi politik, dan masa depan Golkar Kepri menjelang peta politik 2029 yang semakin kompleks.

Ditulis Oleh: Tain Komari SS, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86